PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: menu
KATA KUNCI: menu
 | ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( Studi di Kota Tasikmalaya provinsi Jawa Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pertimbangan teknis pertanahan,Aspek Tata Guna Tanah,Pembangunan Berkelanjutan |
 | PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN KESESUAIAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi di kecamatan Baki, Grogol, Dan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Permukiman,Perkembangan Kawasan,Kesesuaian |
 | MODEL SPASIAL PENENTUAN LOKASI UNTUK OBJEK BANK TANAH BERDASARKAN DATA PASAR TANAH DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Data Spasial,Objek Bank Tanah,Fisik tanah dan pasar tanah |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI ETRHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Industri,Perubahan Penggunaan Tanah,Kesesuaian RTRW |
 | MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengukuran,Pemetaan,PTSL,Geo KKP,Peta Pendaftaran |
 | PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,IP4T,Pemetaan Kelurahan Lengkap |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,PPTKH,TORA |
 | PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Kendali Mutu |
 | PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengendalian,Pertimbangan teknis pertanahan,Pemanfaatan Ruang |
 | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
 | "PEMETAAN INDEKS GRAFIS DALAM PENANGANAN KLUSTER 4PTSL UNTUK TERWUJUDNYA DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL 2018,Desa Lengkap,Kluster 4,kualitas data pertanahan |
 | PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DI KECAMATAN SIDAMULIH DAN KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDRAN PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pariwisata,Peta Tematik,Sarana dan Prasarana |
 | PERAN SENSUS PERTANAHA DALAMPERCEPATAN PENDAFTRANTANA SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANGERANG SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Pendaftaran Sistematis Lengkap,Sensus Pertanahan |
 | Hak Pengelolaan Tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA - Tanah pelabuhan |
 | Kedudukam Politik hukum Agraria Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945 - Politik Hukum Agraria |
 | Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional - Fakultas hukum Universitas Tanjungpura - 1988 - Pembebasan Tanah |
 | Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993 - KEPPRES NO44 Tahun 1993 |
 | Makalah Seminar Kedudukan Politik hukum agraria Dalam menunjang Pembangunan Nasional Sebagai Pengalaman Pancasila - Universitas Kristen indonesia - 1987 - Politik Hukum Agraria |
 | Hak Pengelolaan Menurut SISTEM UUPA Undang Undang Pokok Agraria - Mandar Maju - 1989 - Hak Pengelolaan |
 | Hak Tanah Pelabuhan Menurut SISTEM UUPA - 1990 - Tanah pelabuhan |
