SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL (Studi di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)

JAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY.(Studi di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

AKTUALISASI DATA PERTANAHAN TINGKAT DESA DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

EVALUASI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NO. 2/SKB/BPN/2004 DI DESA BANDORASA KULON KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

PERANAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA PEJATEN KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

PERAN LEMBAGA PENILAI HARGA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI (Studi di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING CINA (Studi di Kota Pematangsiantar)

SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BY PASS BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Himpunan Peraturan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah

Himpunan Pidato 1995/1996 (Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1995/1996

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Keputusan-Keputusan Menteri Pendidika dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1993

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Revitalisasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dan Undang-Undang Perpajakan Baru Dibandingkan Undang-Undang Perpajakan Lama + Penjelasan Pemerintah Mengenai Rencana Undang-Undang Perpajakan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 1977 Tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk tata Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah