Dasar-Dasar Manajemen

Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENDAPATAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SRUWENG KAB. KEBUMEN.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUMAHAN DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GOMBONG KAB. DATI II KEBUMEN.

KELAMBANAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT BERKAITAN DENGAN FAKTOR PENYULUHAN DAN BIAYA DI KAB. DATI II KEBUMEN.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH UNTUK IRIGASI WADAS LINTANG TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI KAB. DATI II KEBUMEN.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Warta Perundang-undangan edisi 138, 21 oktober- 27 oktober 2014: Kekuatan Penyeimbangan Dari Parlemen.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

PELAKSANAAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM UPAYA MENGENDALIKAN PENGGUNAAN TANAH SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEBUMEN.

PENGARUH PEROLEHAN TANAH PT SEMEN GOMBONG TERHADAP MATA PENCAHARIAN DAN PENGGUNAAN UANG GANTI KERUGIAN OLEH BEKAS PEMILIK TANAH DI KABUPATEN DATI II KEBUMEN.

STUDI TENTANG PROYEK KREDIT USAHA TANI KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (PKUK-DAS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAH KERING DI DESA KEBAGORAN KECAMATAN PEJAGON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Undang-Undang Advokat (UU RI No. 18 Th. 2003) Dan Kenotarisan (Kep. Men.Keh. dan HAM No. M-01.H.T.03.01 Th 2003)

Peradilan Satu atap di Indonesia

Essentials Truth About Men.

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN