
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Mekanisme Penyelesaian Sengketa di asean Lembaga dan proses Graha Ilmu - 2011 |
![]() | PENYELESAIAN ATAS "TANAH SISA" PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA(JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PROVINSI LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penelitian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa,JTTS |
![]() | PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Blokir Sertipikat,Pemblokiran |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Program PTSL,Pajak BPHTB Terutang,Kota Pekanbaru |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
![]() | MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Penilaian Bidang,Konsiyansi |
![]() | Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia - Kencana - 2014 - Hukum penanaman Modal Asing |
![]() | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH - STPN - 2000 |
![]() | SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN KOMPUTERISASI PELAYANAN SERTIPIKAT KONVERSI HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROPINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA - STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI
JAWA TENGAH - STPN - 2001 |
![]() | EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - STPN - 2000 |
![]() | STUDITENTANG KENAIKAN HARGA TANAH DI KECAMATAN SLAWI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN TEGAL PROVTNSIJAWA TENGAH ( TAHUN 1995 -1999) - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara - STPN - 2000 - Konsolidasi Tanah Perkotaan |
![]() | Laporan Penelitian: Pengembangan Mekanisme Penyediaan Tanah Guna Menunjang Pembangunan dan Ketahana Nasional. - LAN Sekolah Staff Dan Pimpinan Administrasi - 1984 - Laporan Penelitian |
![]() | Industri Perfilman Indonesia Sebuah kajian - "Erlangga" - 2008 - Perfilman |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court - - Ugm Press - 2013 - Jurnal Aspek Hukum |