JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

ANIMO MASYARAKAT MANTAN PESERTA LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVOLEPMENT PROJECT DALAM KEGIATAN ACCESS REFORM DAN TINGKAT KESEJAHTERAANNYA (Studi di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul)

MEKANISME PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MELALUI KEGIATAN GEO KKP(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Eklektisisme Hukum Nasional

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilm

Pelajaran Berpikir de Bono

Mahasiswa Dan Masa Depan Politik Indonesia

Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer

Orang Laut Bajak Laut Raja Laut - Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG