Pengantar Sistem Basis Data Case Study All In One

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (Simda)

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pembangunan Ramah Lingkungan

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Nefertari Sang Ratu Heretik

PENGARUH PERKEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI CARITA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENDAPATAN PENDUDUK BEKAS PEMEGANG HAK DI KECAMATAN LABUHAN KABUPATEN PANDEGLANG.

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANGGUL PANTAI DAN TANAH HILANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI DESA BANARAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN DATI II KULONPROGO.

STUDI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEMEGANG HAK HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KADIPATEN KABUPAYEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Hukum Hak Tanggungan

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA PT. GEGER HALANG Dl KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

EVALUASI TINDAK LANJUT OLEH PEMEGANG IZIN LOKASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI (Kasus Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH