Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000

Sengketa

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Nefertari Sang Ratu Heretik

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENERIMA DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

PENGARUH PERKEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI CARITA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENDAPATAN PENDUDUK BEKAS PEMEGANG HAK DI KECAMATAN LABUHAN KABUPATEN PANDEGLANG.

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANGGUL PANTAI DAN TANAH HILANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI DESA BANARAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN DATI II KULONPROGO.

STUDI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEMEGANG HAK HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KADIPATEN KABUPAYEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Hukum Hak Tanggungan

STUDI PROFUKTIFITAS PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KAB. PONOROGO

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA PT. GEGER HALANG Dl KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

EVALUASI TINDAK LANJUT OLEH PEMEGANG IZIN LOKASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI (Kasus Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG