IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

Mediasi di Pengadilan: dalam Teori dan Praktik

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi

Arbitrase dan Mediasi di Indonesia

Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

Peran Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Dalam Menangani Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi.

Eksistensi/Keberadaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

STATUS WEDHI KENGSER SUNGAI CODE (STUDI DI DUSUN BLUNYAH GEDE, DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN)

Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang