UPAYA PENYELESAIAN PENGUASAN TANAH KAWASAN HUTAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL MENUJU REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI DI DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI)

TIPOLOG PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

EVALUASI KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA BEJEN KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG

Manajemen Kearsipan

MEMBANGUN NEGARA & MENGEMBANGKAN DEMOKRASI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004

KITAB UNDANG-UNDANG ( PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Bantul

TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF

MAJALAH BERITA BULANAN NOTARIS, PPAT, PERTANAHAN & HUKUM RENVOI

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

HUKUM DALAM MASYARAKAT PERKEMBANGAN DAN MASALAH SEBUAH PENGANTAR KE ARAH KAJIAN SOSILOGI HUKUM

HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL

KUMPULAN UNDANG-UNDANG TENTANG U.U R.I 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF & U.U R.I NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT EDISI LENGKAP 2009

FILSAFAT HUKUM PERSPEKTIF HISTORIS

TEORI HUKUM KRITIS KAJIAN TENTANG POSISI HUKUM DALAM MASYARAKAT MODERN.