STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan :Buku VI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI SERTIPIKAT TANAH MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Reliabilitas dan Validitas

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA