Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (LMPDP) Dl KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN

UJI PLANIMETRIS PADA PETA GARIS YANG DIHASILKAN DARI PENGOLAHAN DATA PENGAMATAN GPS GARMIN III PLUS PADA METODE ABSOLUT KINEMATIK.

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Tragedi Politik Hukum HAM

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

PERBANDINGAN HASIL HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH METODE SEMIGRAFIS DENGAN METODE MATEMATIS Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK POLA AJUDIKASI SWADAYA ATAS TANAH EKS HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dl KONVERSI Dl KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Peradilan Satu atap di Indonesia

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah

KONTROL KUALITAS PETA PENDAFTARAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN JURU UKUR SWASTA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DIDESA NGABETAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK PROVINSIJAWA TIMUR

PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BLOK DENGAN GABUNGAN PENGUKURAN RINCIKAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA PENGUKURAN SISTEMATIK PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK POLA AJUDIKASI SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN LABUHAN RATU KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia

Reliabilitas dan Validitas

Sebelum Datang Kematian.

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)