Gender dan Pembangunan

Ekologi Hutan

Ekologi Politik Nelayan

Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabu, dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gerakan Sosial Baru (Perlawanan Komonitas Lokal pada kasus Indorayon di Toba Samosir)

Dinamika Masyarakat Transisi (Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan)

Etik Masyarakat Indonesia

Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi

Birokrasi Dalam Masyarakat Modern

Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur masyarakat

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Etika Akademis

Workshop I Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Ensiklopedi Akhir Zaman

Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik

Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan