FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI WILAYAH KECAMATAN PITU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI.

PROFIL STATUS PENGUASAAN, PEMILIKAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DIKAITKAN DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA NGUNUT, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

Potret Negara Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT PESERTA PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DI KECAMATAN KAIRATU DAN KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI WILAYAH KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN.

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

Perkembangan Pemikiran Ekonomi - Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum

BEBERAPA FAKTOR PENGHAMBAT MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN DATI II PONOROGO PROPINSI JAWA TIMUR.

EVALUASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLMAS PROPINSI SULAWESI SELATAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PERANAN PEMBEBANAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PEDAGANG DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Opini Masyarakat - Dari Krisis ke Reformasi DEMOKRATISASI DAN OTONOMI Mencegah Disintegrasi Bangsa

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA SIDOLUHUR KEC. GODEAN KAB. DATI II SLEMAN

STUDI PARSIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA KARANG BAHAGIA KEC. CIKARANG KAB.DATI II BEKASI

PERANAN PEMBERIAN HAK ATAN TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KAB. DATI II KARANGANYAR

Persepsi Aktor Lokal Dalam kebijakan Pertanahan (Studi pada Implementasi kebijakan Reformasi Agraria di Kecamatan Cipari Cilacap)demarjinalisasi Petani Oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Wonogiri Prop.Jawa Tengah)

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu