Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) DIDESAPENATARAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MARTAPURA OLEH MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYATERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN Dl KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PENGARUH TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH Dl KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH PADA LETTER CATAU SPPT DENGAN LUAS BIDANG TANAH PADA SERTIPIKAT Dl DESA KAYEN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........

Program IDT Penelitian Dasar Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal "Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya"

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pengembangan Demokrasi

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

PENYEROBOTAN TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHAPT. LONDON SUMATERA OLEH MASYARAKAT (Kasus Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dalam membangun kepercayaan di kantah kota semarang

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

SENGKETA TANAH HGU PT TJIPENDAWA KAURIPAN DENGAN MASYARAKAT DESA CEMBOR KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PRONA dl DESA HUTUMURI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON PROVINSI MALUKU