Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Warta Perundang-undangan edisi 23/ 10 juli- 16 juli 2012: CSR Upaya Membantu Sejahterakan Masyarakat.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERAN PENYULUHAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI OBYEK TANAH LANDREFORM SECARA SWADAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PENGARUH HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HIPOTIK/CREDIEVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WATES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN DATI II BANYUMAS .

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENGARUH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

PENGARUH CARA PENGURUSAN SERTIFIKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN.

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN PONTIANAK.