PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: masyara
KATA KUNCI: masyara
 | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI - Rajawali Pers - 2015 - Analisis Kualitatif |
 | PROYEK INFRASTRUKTUR & SENGKETA KONTRUKSI - Prenadamedia Group - 2018 - Sengketa Kontruksi |
 | INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM KAJIAN KEPUSTAKAAN - Alfabeta - 2018 - Ilmu Hukum Adat |
 | Restorative Justice
Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, & Konflik Saka Sebuah Penelitian Hukum (Legal Research) - Pustaka Pelajar - 2013 - Ilmu Hukum |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT: PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DI DESA KANAMIT, KALIMANTAN TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Agraria; Ketahanan Pangan;,Perusahaan Kelapa Sawit |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian dan ketidaksesuaian,RDTR,kemudahan be |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat,Investasi kebun jagung,PT BAPP |
 | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI (STUDI PANTAI GLAGAH, KALURAHAN GLAGAH, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengendalian,pemanfaatan,sempadan pantai |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Aset penghidupan,pihak yang berhak |
