Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

Mikro Ekonomi Teori Pengantar

Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia - Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009

Spirit Lima Presiden Republik Indonesia : Riwayat hidup, Perjuangan, Motivasi

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

Jangan Bereksperimen Soal Bangsa! : Sejumlah Gagasan Menumbuhkan Demokrasi dan Membangun Persatuan

KAJIAN YURIDIS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA GUWOSARI, KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

PERMASALAHAN PERUMAHAN DI PINGGIRAN KOTA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

Desa Membangun Indonesia

Matematika Teknik

Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia

PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom

Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial

Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian

Sejarah Indonesia Abad XIX - Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda