Pola Pemukiman Masyarakat Madura di Pegunungan Buring

Building the Capacity: Professionalism and Ethics

Ilmu Ukur Tanah : Metode dan Aplikasi

Kota Sebagai Ekosistem yang Lestari

Kajian Aspek Pertanahan Atas Pembangunan Perumahan dan Real Estate Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Analisis Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Access Reform Dalam Progam Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Urban Land Use Change in Green Space Areas and Sustainable Development A Study of Land Location Permits in Malang City,East Java,Indonesia

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Melalui Pola Ajudikasi Kemitraan di Kabupaten Malang

Reformasi Pelayanan Publik

Pemanfaatan GPS Navigasi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral (kasus pada kantor pertanahan kab.Malang dan kantah kota malang prop.jawa timur)

Laporan penelitian Kajian aspek peranahan atas pembangunan perumahan dan Real Estate di kota malang prop.Jawa Timur

WIDYA BHUMI: Nilai Strategis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pertanahan pada BPN - Penyerobotan Tanah PTP. Nusantara XXII Oleh Masyarakat di Desa simojayan Kec.Ampel Gading Kab.Malang - Hubungan Desa Kota-Kota dan Strategi Pembangunan Pedesaan - Pemanfaatan Konsep Multi Stage, Multi Spectral, Multi Date (Temporal) Dalam Kegiatan Pemetaan Cartografhic Modelling And Its Aplication To Allocate Sutable Pand For Rural Settlement.

Integrated Coastal and Marine Resource Management - Special Attention on Eastern Indonesia

WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.