Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Analisis Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Access Reform Dalam Progam Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye

Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Penjualan Lelang Dalam Menjamin Hak-hak Kreditur Memeganh Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negaga (KP2L) Purwokerto

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Urban Land Use Change in Green Space Areas and Sustainable Development A Study of Land Location Permits in Malang City,East Java,Indonesia

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Melalui Pola Ajudikasi Kemitraan di Kabupaten Malang

Gerakan 30 September : Pelaku, Pahlawan, dan Petualang

Reformasi Pelayanan Publik

Reformasi pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Sebuah Studi Tentang Kan Kyo Kihon Ho 1993 - (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)

Perkembangan Pertanian Di Indonesia

Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid 2

Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia