Gender dan Strategi - Pengarus-Utamaannya di Indonesia

Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan

Ecofeminism (Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan)

Panduan Menggunakan MS Dos 6,0

Bahasa Perempuan

Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan

Corel Draw

Cara Praktis Merancang dan Membuat Font dengan Chiwriter 4.0

Chiwriter Versi 3.15

Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

The Mammals

Informal Development in Greece: New Legislation for Formalization, the Chances for Legalization and the Dead Capital1

Ekspedisi Ciliwung : Mata Air, Air Mata

Building the Capacity: Professionalism and Ethics

Ilmu Ukur Tanah : Metode dan Aplikasi

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO