PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Manual Kanun Tanah Negara

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.

Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia

Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah

Republik Kapling

Responsivitas Kebijakan Publik

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PERANAN SERTIPIKAT SEBAGAI HAK TANGGUNGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PENYUSUTAN LUAS AREAL PERSAWAHAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA PETANI DI KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH.

STUDI TENTANG KASUS-KASUS SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN MALANG.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

RELOKASI PENDUDUK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK NORMALISASI SUNGAI BENGAWAN SOLO DI WILAYAH KECAMATAN GROGOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.