PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PENSERTIPIKTAN TANAH DI KEC.GAMPING KAB. DATI II SLEMAN

PENGADAAN TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH PUSAT USAHA DI EMBONG MALANG KOTAMADYA DATI II SURABAYA

PROYEK LEMAS (LESTI AND SOUTH MALANG INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PROJECT) MERUPAKAN USAHA PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA DI SEPANJANG DAS LESTI HULU SUNGAI BRANTAS DAN PANTAI MALANG SELATAN

PENGARUH PEMBANGUNAN SUDETAN KALI PUTIH TERHADAP NORMALISASI BENDUNGAN WILINGI RAYA DI KAB.BLITAR

PENGARUH METODE KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KODYA MALANG

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN INDIHIANG KAB. DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

Riau Menatap Masa Depan

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Manual Kanun Tanah Negara

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.