PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: majelis
KATA KUNCI: majelis
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Penyelesaian Sengketa,Tanah Ulayat |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum,Indonesia |
 | PELAKSANAAN AKSES REFORM MELALUI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - reforma agraria,padi organik,kesejahteraan |
| ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
 | Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan - CV. Mandar Maju - 2013 - Hukum Perceraian dan Kewarisan |
 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DEWASA INI - Pustaka Pelajar - 2018 - KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAM YANG MAHA ESA DEWASA IN |
 | Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 - Prodiksus STPN - 2018 - Kewenangan PPAT |
 | Majalah Majelis Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi - Media Informasi dan komunikasi konstitusi MAJELIS - 2018 - Pilkada |
 | Jurnal ketetanegaraan Pendidikan - Lembaga Pengkajian Majelis MPR RI - 2018 - Pendidkan |
 | HUKUM PENYIARAN - CV. Rajawali Pers - 2013 - Hukum Penyiaran |
 | "KATA ORANG AKU KORBAN POLITIK..!" - Murai Kencana - 2011 - Indonesia,Politik dan Pemerintahan |
 | REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2013 - Hukum Islam,Pembaharuan |
 | Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha negara - PT. Refika Aditama - 2015 - PPAT |
| Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998 - Kloang Klede Jaya - 1998 - Himpunan Ketetapan,MPR |
| PRODUKTRTTAS KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
| Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) - MPR - MPR - 1978 - MPR,Ketetapan |
 | Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang - Mandar Maju - 2008 - Hukum Barang |
 | Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Sekretariat Jenderal MPR RI - 2012 - Pancasila |
 | Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Nusa Media - 2010 - Pemerintahan |
