PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: lusi
KATA KUNCI: lusi
 | PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAN LAHAN SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR DI KECAMATAN MEGAMENDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,ketidaksesunian tata r,RTRW,SIG Kecamatan Megamendung |
| IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG-PANIMBANG TERHADAP BIDANG TANAH MASYARAKAT PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (STUDI DI DESA MUARADUA DAN DESA PASIRGINTUNG KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,kawasan hutan,masyarakat,Jalan Tol,penyelesaian permasalahan |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| DAMPAK PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) TERHADAP PENINGKATAN PELAVANAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pelayanan Publik,Pendaftaran Tanah,PELATARAN |
| PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN CIREBON) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,Kemajuan,Partisipasi Masyaraka |
| PENILAIAN KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pernyataan Mandiri,Pengendlian Pemanfaatan Ruang |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| MEKANISME DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Hambatan |
| EFEKTIVITAS PERMOHONAN PROGRAM PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Pelayanan Publik,PELATARAN,Kantor Pertanahan,Karawang |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (Studi Di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Akses,masyarakat pesisir |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN PERTANIAN PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG D DESA CANGGU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 |
| PENERTIBAN EMPLASEMEN STASIUN TUGU YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR OPERASIONAL KERETA API DI KAWASAN BONG SUWUNG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penertiban,Emplasemen,PT Kereta Api Indonesia |
| PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DALAM KERANGKA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengembangan potensi wisata,reforma agraria,penataan akses,pemberdayaan masyarakat |
| PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Warga |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI DESA NGAWEN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Wakaf,Pengadaan Tanah,Ganti Rugi |
