Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN BERDASRKAN LOKASI RELATIF DI KECAMATAN ABIANSEMAL KAB. DATI II BANDUNG TAHUN 1984-1994.

PENGARUH LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP PEMBUKAAN HUTAN DI LOKASI TAMAN NASIONAL KERINCI PROPINSI JAMBI.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH DI PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI LOKASI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA DENPASAR.

PERANAN CADANGAN TANAH DAN IZIN LOKASI DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DI BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KEC. KOTO TANGAH KOTAMADYA PADANG PROPINSI DATI I SUMBAR.

Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan - Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi

PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH KE NON PERTANIAN MELALUI IJIN LOKASI DI KEC.KEDUNGHALANG KAB.DATI II BOGOR

KONSISTENSI PEMANFAATAN ASPEK TATA GUNA TANAH UNTUK PEMBERIAN IJIN LOKASI DALAM MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TK.II TANGERANG

PENGARUH DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI KAB. DATI II CIREBON

PELEPASAN TANAH BENGKOK UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (SUATU STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KEC. BATANG) DI KAB. DATI BATANG

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

PERKEMBANGAN BURILOKA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADAAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN PRAMBANAN.

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013, Rfektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Struktur Organisasi Lokal