KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI

SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN

STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN

STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TANAH BERBASIS WEBGIS DI KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI ZONA SEMPADAN PANTAI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP SISTEM TENURIAL TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR

KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PETUNJUK TEKNIS NOMOR 3/JUKNIS-HK.02/11/2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

EVALUASI IMPLEMENTASI APLIKASI MONITORING BERKAS PEMETAAN (MONITA) DI SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERANCANGAN APLIKASI PELACAKAN BERKAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BERBASIS WEB DI SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PT GARAM 9STUDI DI DESA PINGGIR PAPAS WILAYAH PENGGARAMAN SUMENEP I)

KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG

Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara