Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

PARTISIPASI KEPEMILIKAN TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DI KABUPATEN KUDUS.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup

Republik Kapling

Responsivitas Kebijakan Publik

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PENGARUH PERKEMBANGAN JALUR LINGKAR TERHADAP ALIH PEMILIKAN TANAH DAN HARGA TANAH DI DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PENGARUH LUAS PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI PESISIR KECAMTAN GENDING KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO PROPINSI JAWA TIMUR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.