EVALUASI KONSISTENSI PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PESISIR KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAKNYA

IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO

KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANGWILAYAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

IDENTIFIKASI ATAS PERUBAHAN BENTUK, LUAS DAN PENGGUNAAN BIDANG TANAH PASCA TSUNAMI DI DESA GAMPONG PIE, KECAMATAN MEURAXA,KOTA BANDA ACEH

DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA BANJARBARU (Studi Terhadap Jenis Alas Hak di Kecamatan Cempaka)

Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Kelima Belas

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan Kedelapan

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan Kesembilan

Hukum Tata Lingkungan Edisi Kelima Cetakan kesepuluh

Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi

Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No 7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi

Gatra Tanah Dalam Pembangunan Hutan Tanaman di Indonesia

Iklim dan Lingkungan

Instant Leadership (66 Cara Instan Memiliki Kepemimpinan Praktis)