KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR

STUDI TENTANG PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alkulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab.Banjar Prop. Kalimantan Selatan).

Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis di Kabupaten Sambas Prop,Kalimanta Barat.

Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab.Banjar Prop. Kalimantan Selatan).

Tumpang Tindih Aturan Hukum Keagrariaan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Karakteristik Persoalan Agraria Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan).

Provil dan Valuasi Ekonomi Dapak Penambangan Batubara di Kalimantyan Timur.

Hak-Hak Konsumen

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Administrasi pertanahan berbasis masyarakat sebagai penguatan aparat dan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan