PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: lia
KATA KUNCI: lia
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Ruang,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Uang,Uang Ganti Rugi,Kondisi Sosial Ekonomi |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketidaksesuaian Lahan,Penggunaan Lahan Eksisting,Lahan Sawah Dilindungi |
 | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
 | EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Analisis SWOT,Implementasi,Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau |
 | PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,Kendala,Solusi,Pengendalian Pemanfaatan Ruang,OSS,RBA |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Kebijakan,Lahan Sawah Dilindungi,LSDKota Surabaya,Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Dampak |
 | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
 | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
