Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektifitasnya bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Buku Pintar Perencanaan dan Penganggaran Desa

Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN PURWOREJO

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

EVALUASI PELAKSANAAN LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI (Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga)

IMPLEMENTASI LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

KONTRIBUSI LARASITA DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

KAJIAN TERHADAP PROBLEMATIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA LOKASI BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF PERTANAHAN (Studi di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara )

LEGALISASI ASET ATAS TANAH NELAYAN (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)

DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN