Problematika Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pasca Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN DI DESA BOJONG, KECAMATAN KAWUNGANTEN, KABUPATEN CILACAP

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN BIDANG TANAH DI KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO (Studi di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin)

KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

�IMPLEMENTASI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL� (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus)

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PEWARISAN DI PULAU BARRANG LOMPO KOTA MAKASSAR

PROBLEMATIKA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH BERSERTIPIKAT UNTUK MEMENUHI AZAS PUBLISITAS (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 487/Pdt/2015/PN.TNG, 207/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan 424/PDT.G/2009/PN.TNG)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN SUKOHARJO

PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

UPAYA PENGUATAN HAK ATAS TANAH BAGI PETANI PENGGARAP (Studi Pada Tanah Negara Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Aspek Legal Properti teori, Contoh, Dan Aplikasi

Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan

Majalah Mingguan Warta PerUndanga-Undangan edisi 05 januari-11 Januari 2016 Berantas Ilegal Fishing Dengan SATGAS.

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 200. 05 Januari-11 Januari 2016: Berantas Illegal Fishing Dengan Satgas.

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)