PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: lasa
KATA KUNCI: lasa
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Ilmu Hukum Pidana |
 | KISAH SOSIOLOGI PEMIKIRAN YANG MENGUBAH DUNIA DAN RELASI MANUSIA - PT. Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Sosiologi |
 | ASAS-ASAS HUKUM PIDANA EDISI KEDUA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2024 - Hukum,Law |
 | MENDESAIN DAN MELAKSANAKAN MIXED METHODS RESEARCH EDISI KE-2 - Pustaka Pelajar - 2018 - Metode Penelitian |
 | IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| PERBANDINGAN NILAI ZONA NILAL TANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ZONA NILAI TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KAWASAN NEGLASARI KELURAHAN CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Zona Nilai Tanah,Bapenda,BPN,NJOP,Kelurahan Cibuluk |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| PENATAAN KAWASAN KOLONIAL PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KAMPUNG HERITAGE KAYUTANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Penataan Kawasan,Hak Adat,Hak Barat,Heritage |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kantor Pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Layanan Elektronik,Sertipikat Elektronik,Indeks Kepuasan Masyarakat |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| EVALUASI APLIKASI SENTUH TANAHKU BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tingkat Kepuasan,Sentuh Tanahku,Evaluasi |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2024 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Kualitas Pelayanan,Kepuasan Masyarakat |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultanant Grond,Penatausahaan,Kasultanan |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
