PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: laras
KATA KUNCI: laras
 | THE COMPASS PERJALANAN MENEMUKAN DIRI KITA YANG SESUNGGUHNYA - PT Gramedia Pustaka Utama - 2010 - Keyakinan dan Pemahaman,NonFiksi,Pengembangan Diri |
 | FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT - Huma Indonesia - 2019 - Hutan Adat,Hutan untuk Sosial |
 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Bpn RI Pusat - 2012 - Pengadaan Tanah |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Pertanahan,Sejarah Pertanahan |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | EVALUASI UPAYA KANTOR PERTANAHAN MENUJU KOTA LENGKAP (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kota Lengkap,bidang tanah |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
| IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DALAM DERET WAKTU TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (STUDI DI KAPANEWON PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Analisis Spasial; Penggunaan Tanah,Regulasi Keruangan; Perubahan dan Kesesuaian |
 | KESESUAIAN DAN DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN POLA RUANG DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah yang Dilindungi,LSD,Rencana TataRuang Wilayah,RTRWKesesuaian Lahan |
 | IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RT,RW Kabupaten BanjarnegaraLSD,pelayanan pertanahan,pelayanan perizinan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Strategi 5M,Analisis Pasca Kota Lengkap |
 | PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data,Google My Maps,Arsip,Desa Nglanjuk |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data,kabupaten lengkap,5M |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI ZONA SEMPADAN PANTAI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIUNG-WEDIOMBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian penggunaan tanah,RDTR |
 | Hukum Tata Ruang (Rekontruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh) - UII Press - 2019 - Hukum Tata Ruang |
