PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: lapangan
KATA KUNCI: lapangan
 | RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| UPAYA MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KOTA TERNATE DITINJAU DARI ASPEK 5 M (MAN, MATERIAL, MACHINE, MONEY, METHOD) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,Pendaftaran Tanah,Kualitas Data,SM,MArial Machine,Money,Method),SWOT,StrengthsWeaknesses,Opportunities,Threat |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Problematika,Strategi Adaptif |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PERKEMBANGAN NILAI TANAH PASCA PEMBANGUNAN JALAN BUNG KARNO DI KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - nilai tanah,pembangunan jalan,aksesibilitas,alih fungsi lahanZona Nilai Tanah,ZNT |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG-PANIMBANG TERHADAP BIDANG TANAH MASYARAKAT PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (STUDI DI DESA MUARADUA DAN DESA PASIRGINTUNG KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,kawasan hutan,masyarakat,Jalan Tol,penyelesaian permasalahan |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI DARI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL BEKASI-CAWANG-KAMPUNG MELAYU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ ΡIHAK YANG BERHAK (Studi di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Jalan Tol,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi,Sosial Ekonomi |
| STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP (STUDI KASUS KELURAHAN AWIYO, DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kluster 4,Kualitas Data Pertanakan,PTSI,Kota Lengkap,Analis SWOT Metode PELITΑ ΤΕΡΑ� |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
| PENILAIAN KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pernyataan Mandiri,Pengendlian Pemanfaatan Ruang |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| MEKANISME DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Hambatan |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah Dilindungi,Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo |
| PEMANFAATAN DATA BIDANG TANAH UNTUK PEMBARUAN DATA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kesesuaian,LP2B,penggunaan lahan,rekomendasi LP2B |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak Atas Tanah,Transformasi Digital,Layanan Elektronik,Kantor Pertanahan |
