
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil - CV. Novindo Pustaka Mandiri - 2002 - PNS,Ketentuan |
![]() | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002) - CV. Eko Jaya - 2002 - Pedoman,APBN |
![]() | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996 - CV. Novindo Pustaka Mandiri - 1996 - Peraturan,Hak Tanggungan |
![]() | Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang) - CV. Eko Jaya - 2002 - Pajak |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages - STPN Press - 2000 - Pertanahan |
![]() | Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010 - BPS - 2010 - Statistik |
![]() | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - CV. Novindo Pustaka Mandiri - 2002 - Keputusan,APBN |
![]() | Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direccao Nacional de Terras,Propriedade E Servicos Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan Kepastian Hukum. - Univ Atma Jaya - 2013 - TESIS |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012. - Pusat pengembangan - 2013 - Jurnal Iptek |
![]() | KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR - STPN - 2008 - Penggunaan Tanah,Tanah Timbul |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR - BPN RI STPN - 2008 - Pelayanan Pertanahan |
![]() | OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2008 - Sembilan Kewenangan |
![]() | UJI KETELITIAN RUBBER SHEETING DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK MAP 2004 - STPN - 2008 - AUTODESK MAP |
![]() | APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN - STPN - 2008 - Nilai Tanah |
![]() | Peranan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli - BPN RI STPN - Peranan Pejabat |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Iptek Pertanahan |
![]() | PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI - STPN - 2008 - Nilai Tanah |
![]() | PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Sistem Kearsipan |
![]() | PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - STPN - 2008 - Hak Guna Bangunan |
![]() | PEMANFAATAN RECEIVER GLOBAL POSITIONING SYSTEM SINGLE FREQUENCY SPECTRA EPOCH 10 METODE RAPID STATIC UNTUK PENGUKURAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 4 - BPN RI STPN - 2008 - Titik Dasar Teknik |