PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA BANDA ACEH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

HAK-HAK ATAS TANAH ADAT DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASINYA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH DATI II SRAGEN.

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PADA PROYEK PENGHIJAUAN/PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO HULU DI KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO (MASALAH-MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA).

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR.

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIANGKAT DAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

PERANAN PEMILIHAN LOKASI TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

STUDI TENTANG TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DARI SEGI FISIK DAN PRODUKTIVITAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI DI DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1960) DI PROPINSI TIMOR-TIMUR.

RELOKASI PENDUDUK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK NORMALISASI SUNGAI BENGAWAN SOLO DI WILAYAH KECAMATAN GROGOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI PERTANAHAN OKTOBER 1993 TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH PRODUKTIF DI KOTAMADYA DATI II MALANG JAWA TIMUR.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA DALAM PENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

STUDI TENTANG PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HIPOTIK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENSERTIPIKATAN SEJAHTERA PARK APARTEMENT DI KABUPATEN DATI II SLEMAN.

PELAKSANAAN KAWASAN INDUSTRI CILACAP.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PENGAWASAN DAN KOORDINASI TERHADAP KESUKSESAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA.