Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

KELAMBANAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT BERKAITAN DENGAN FAKTOR PENYULUHAN DAN BIAYA DI KAB. DATI II KEBUMEN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI KECAMATAN ADIPALA KAB. DATI II CILACAP.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI KEC. MUNTILAN KAB. DATI II MAGELANG.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA GIRIKERTO KECAMATAN TURI KAB. II SLEMAN D.I.YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI DESA CIPUTAT KEC. CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

TINJAUAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN DI KEC. TANJUNG EMAS KAB. DATI II TANAH DATAR PROP. SUMBAR.

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN KONVERSI ATAS TANAH ADAT KE DALAM HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA) DI KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROP. JABAR.

PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BAH KAPUL KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR PERTANAHAN BANTUL TERHADAP PELAKSANAAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI II BANTUL.

PENGARUH PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

STUDI TENTANG KONSISTENSI PELAKSANAAN TATA RUANG DI KAB. MAGELANG DITINJAU DARI ASPEK KEMAMPUAN TANAH

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)