Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

PENGARUH PENDAPATAN PENDUDUK TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO.

PENGARUH PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENURUT PP 10 TAHUN 1961 TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SUKOHARJO.

PERANAN PETA FOTOGRAMETRI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

PENGARUH PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK.556/DJA/1996 TERHADAP PERMOHONAN KONVERSI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH LABA PURA DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG TIGARAKSA KAB. DATI II TANGERANG SELAMA PELITA V.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PETANI DI KECAMATAN BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Sistem Nasional

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997