Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi proses Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar(Studi Kasus Di Pajabat Oembuat Akta Tanah Iin Suny Atmadja,SH., MH)

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jual Beli Tanah Milik Adat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman

TUGAS DAN PELAKSANAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT ARIES DJOKO SURJONO, SH KABUPATEN BANTUL

PEDOMAN PELAKSANAAN PROKASIH

PENJELSAN TEKNIS TERKAIT PELAKSANAAN & PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Mekanisme Demokrasi Pancasila

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP OBYEK PANITIA PELAKSANA PENGUASAAN MILIK BELANDA (P3MB) DI KOTA SURABAYA

Pelaksanaan Pembatalan Pendagtaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha negara (Studi Kasus Putusan PTUN nomor 38/G.TUN/1996.PTUNUPDG)

EVALUASI PELAKSANAAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA