PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: laksan
KATA KUNCI: laksan
 | METODE PENELITIAN SOSIAL SUATU PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTIS - Alfabeta - 2018 - Penelitian Sosial |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1 Hukum Tanah Nasional - Djambatan - 1993 - Hukum Agraria |
 | Tinjauan Hukum Pertanahan - Pradnya Paramita - 2009 - Hukum,Hukum Pertanahan |
 | Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi - Fakultas HUkum UII/ Pustaka Pelajar - 2011 - Penelitian Psikologi |
 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK - PT Remaja Rosdakarya - 2020 - Informasi Pelayanan Publik |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | Politik dan Hukum Agraria - Liberty Yogyakarta - 1997 - Hukum Agraria,Politik |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | PROYEK INFRASTRUKTUR & SENGKETA KONTRUKSI - Prenadamedia Group - 2018 - Sengketa Kontruksi |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | EVALUASI UPAYA KANTOR PERTANAHAN MENUJU KOTA LENGKAP (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kota Lengkap,bidang tanah |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan TanahRencana Tata Ruang Wilayah,RTRW,Kesesuaian Tanah,Kota Pekanbaru,Perubahan Tutupa,Metode Campuran,Desain Concurrent Triangulation |
 | PEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KERAJINAN GENTENG DI KALURAHAN MARGOLUWIH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan,Sertipikası Tanah,UKM Akses Permodalan |
 | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
