Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KAB.KAPUAS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB.KLATEN PROV. JAWA TENGAH

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kesalahan Prosedur Pejabat pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

UJI PLANIMETRIS PADA PETA GARIS YANG DIHASILKAN DARI PENGOLAHAN DATA PENGAMATAN GPS GARMIN III PLUS PADA METODE ABSOLUT KINEMATIK.

Penanganan Lahan Kritis dari Masa Ke masa

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

MIGRASI DATA TEKSTUAL DARI MICROSOFT ACCESS KE ORACLE DALAM PEMBANGUNAN BASISDATA KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL