Penanganan Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Geografi Kesejarahan I Peradaban Dunia

Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur

PANDUAN PRAKTIS SEMINAR EDISI KE TIGA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

MANAJEMEN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI KIAT KIAT UNTUK MEMPERSINGKAT WAKTU PENULISAN KARYA ILMIAH YANG BERMUTU

Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

PEMANFAATAN TANAH YANG TELAH DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 1 dan 2

Sastra Indonesia Warna Daerah NTT

Hukum Pertambangan di Indonesia

Sukarno Hatta Hamengkubuwono IX

Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia