PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kus
KATA KUNCI: kus
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,PPAT,peralihan hak milik,akta jual |
| IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | EVALUASI KESIAPAN LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Layanan Elektronik,Evaluasi,Kesiapan |
 | PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN KONSERVASI PANTAI TIMUR SURABAYA (Studi di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar Kota Surabaya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Tanah,Penguasaan Tanah,Kawasan Konservasi Pamurbaya |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Struktur ekonomi,Pendapatan masyarakat |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |
 | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU KABUPATEN FAKFAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bandara,Dampak Sosial,Ekonomi,Masyarakat,Fakfak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN AKSES JALAN WADAS-BENDUNGAN BENER TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akses Jalan,Pengadaan Tanah,Dampak Sosial Ekonom |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kluster 3,K3 Backlog PTSL,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Pemeliharaan Data,Bidang Tanah Kluster |
