PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI ( STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN APLIKASI SANTRI PTSL DAN SIAP UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT)

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004

KITAB UNDANG-UNDANG ( PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

HUKUM KETATANEGARAAN ADAT

Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi

HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN

HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL

LAW LIBERTY AND MORALITY HUKUM, KEBEBASAN DAN MORALITAS

PENEMUAN HUKUM SEBUAH PENGANTAR

Hak Menguasai Negara atas Tanah

HUKUM RESPONSIF

PRINSIP PRINSIP PEMBAHARUAN AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM

Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat

TEORI HUKUM

Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum

BHUMI JURNAL AGRARIA dan PERTANAHAN: Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria(!)