LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia

STRATEGI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1)

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN NEGARA

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAN (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

METODOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM EDISI REVISI

SOAL - JAWAB PENILAIAN PROPERTI EDISI PERTAMA

INOVASI APLIKASI PENGELOLAAN BERKAS DALAM LAYANAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTAH KABUPATEN PASURUAN

PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA(ARA) DI KELURAHAN KECANDRAN KOTA SALATIGA DI TINJAU DARI PERWUJUDAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN ASA-ASAS PELAYANAN PUBLIK

DAMPAK KEBIJAKAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TERHADAP LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI EDISI REVISI

THE VISUAL MBA SEMUA YANG DI PELAJARI DALAM DUA TAHUN DI SEKOLAH BISNIS DI RINGKAS SECARA VISUAL

PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBANGAN NILAI KONSEP DAN PENERAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

Akuntansi Sumber Manusia

Audit Sektor Publik Suatu Pengantar

ETIKA PUBLIK UNTUK INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK DAN POLITISI

PEMERIKSAAN KINERJA ( PERFORMANCE AUDITING )

AKUNTABILITAS BIROKRASI PUBLIK SKETSA PADA MASA TRANSISI

CATATAN HUKUM MARIA FARIDA INDRATI