Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

APLIKASI PEMETAAN FOTOGRAMETRIS UNTUK MENDUKUNG PETA PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT.

Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

PEMANFAATAN TANDA BATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI DESA CILIMUS KAB. DATI II KUNINGAN

BANTUAN KREDIT SEBAGAI UPAYA PENDUKUNG PENSERTIPIKATAN TANAH DI KEC.KEDUNGTUBAN KAB.DATI II BLORA

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria