
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
![]() | PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH KALURAHAN (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Perorangan,Kendala |
![]() | IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Konflik tenurial hutan,Perhutanan sosial |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP PERTANAHAN TERPADU PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi,Arsip,Pertanahan |
![]() | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
![]() | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
![]() | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
![]() | STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Strategi 5M,Analisis Pasca Kota Lengkap |
![]() | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Tingkat Kepuasan Masyarakat |
![]() | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
![]() | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
![]() | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
![]() | PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN ΕΚΟΝΟΜΙ - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Pemukiman Kumuh,Relokasi,Dampak |
![]() | PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN ΕΚΟΝΟΜΙ - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
![]() | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
![]() | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
![]() | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
![]() | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
![]() | KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH PERME BERDASARKAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Neraca Penatagunaan Tanah,Spasial,Permukiman |