Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia

Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke 20

Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri

Pengantar Hukum Pajak

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia

Memotret Dinamika Hukum di Indonesia - Meretas Asa Supremasi Hukum

Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat

Kamus Hukum

Kamus Hukum

Hukum Waris

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.