PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kuat
KATA KUNCI: kuat
 | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH (Stadi Di Kalurahan Patat, Kapanewon Parak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan akses,Reforma agraria,Potensi |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah Dilindungi,Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo |
| EFEKTIVITAS PERMOHONAN PROGRAM PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Pelayanan Publik,PELATARAN,Kantor Pertanahan,Karawang |
| EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM SEMPRONG KLARI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan Publik,Efektivitas Program,SEMPRONG KLARI,Pertanahan |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PENERTIBAN EMPLASEMEN STASIUN TUGU YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR OPERASIONAL KERETA API DI KAWASAN BONG SUWUNG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penertiban,Emplasemen,PT Kereta Api Indonesia |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA BIDANG TANAH TERINDIKASI SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,KKPR,Indikasi Sengketa |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persepsi masyarakat,Sertipikat elektronik,PTSL |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi digital,Sertipikat elektronik,Persepsi masyarakat |
| PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DI KELURAHAN MENGGER, KECAMATAN BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Tanah Sisa,Genti Kerugian |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
